Mutu dan kualitas manusia harus mulai dibangun sejak usia dini. Pendidikan dasar menjadi pilihan utama Plan Indonesia Nagekeo dalam memberikan kontribusi membangun pendidikan di Kabupaten Nagekeo. Plan Indonesia Nagekeo bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas PPO, ingin membangun pendidikan bagi masyarakat Nagekeo. Membangun pendidikan harus mulai dari mutu. Program yang cepat dan mudah dalam mendongkrak mutu pendidikan adalah manajemen berbasis sekolah. Program tersebut akan menjadi perioritas utama Dinas PPO, Kabupaten Nagekeo, pada tahun 2012.
MBS di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1999 yang dikenal dengan istilah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Model tersebut diuji cobakan pada beberapa sekolah SMP dan SMA. Setelah dievaluasi ternyata memberikan hasil yang positif, 80 % sekolah peserta yang mengikuti program tersebut berjalan dengan baik. Program MPMBS diperluas jangkauannya dan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propernas) dengan tegas menyebutkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), merupakan pola pembinaan sekolah.
Demikian pernyataan Kepala Dinas PPO, Lukas Mere, kepada wartawan usai pembukaan Workshop Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), awal Juli lalu di Aula Hotel Sinar Kasih, Mbay. Lanjutnya, MBS merupakan serangkaian upaya pemberdayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan workshop tersebut merupakan kegiatan evaluasi diri, guna melihat kembali apa saja yang telah dilakukan selama ini, dan sejauh mana arah pendidikan berjalan.
“ MBS disusun dan digunakan sebagai Kompas yang menunjukan ke arah mana sekolah akan dikembangkan. Sehingga melalui MBS mutu pendidikan akan terwujud, “ungkap Mere. Dalam mensukseskan program MBS, Kadis mengajak semua unsure kepentingan dalam bidang pendidikan supaya dapat bekerjasama.
Sedangkan Yahya Ado, Program Unit Manager Plan Indonesia Nagekeo, menjelaskan, komitmen Plan Indonesia dalam melaksanakan berbagai kegiatan termasuk workshop merupakan langkah untuk mencapai peningkatan kualitas anak, termasuk melaksanakan program MBS secara benar bagi kepentingan anak. Dalam menerapkan MBS harus ada niat yang sama, termasuk mendukung Renstra PPO, Rencana Pemerintah Daerah dan Rencana Nasional, dalam mendukung kebijakan pendidikan yang tetap berpihak pada anak.
Pada kegiatan workshop tersebut, para fasilitator memberikan pelatihan-pelatihan dan gambaran umum betapa pentingnya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Tujuan melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah adalah mengembangkan model pemberdayaan satuan pendidikan melalui beberapa hal, yakni; transparansi pengelolaan sekolah, penciptaan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM), dan penguatan peran serta masyarakat (PSM).
Menurut Maenseutus Kapo, ada tiga serangkaian peningkatan mutu pembelajaran, yakni Manajemen Berbasis Sekolah, Pembelajaran aktif, kreaktif, efektif dan menyenangkan, dan peran serta masyarakat. Wujud dari MBS agar dapat berhasil adalah, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
Lanjutnya, hasil yang diharapkan dari proses MBS ketika berjalan adalah, dihasilkannya paket/modul MBS, dilanjutkan dengan pelatihan bagi pengawas, Kepala Sekolah, guru, dan komite sekolah. Transparansi dilaksanakan oleh kepala sekolah di sekolah masing-masing. PAKEM diimplementasikan oleh guru-guru, dan PSM di setiap sekolah meningkat. Selain itu juga yang diharapkan kedepan, yakni meningkatnya mutu pendidikan terutama dalam hal transparansi manajerial pembelajaran dan peran serta masyarakat. Ketika persoalan tersebut dapat terwujud artinya, akan mendorong perbaikan dalam berbagai aspek pendidikan seperti sikap siswa, peningkatan nilai akademik, turunya (angka putus sekolah, mengulang kelas,absensi murid) serta naiknya angka kelulusan dan angka melanjutkan.
Sehingga pilar MBS adalah, manajemen kepala sekolah, partisipasi atau peranserta masyarakat, dan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM). Starateginya, program tersebut dilaksanakan melalui mekanisme sistem yang telah ada dan tidak perlu menciptakan sistem baru.
Octo Ndoen, dari LPMP NTT, membicarakan Sistem Penjamin Mutu Pendidikan (SPMP). Mutu pendidikan di Indonesia umumnya, dan khusus di Nagekeo perlu ditingkatkan melalui sistim SPMP. Sebab mutu pendidikan sebagai tanggung jawab semua orang.
Sementara itu, Panitia Pelaksana Workshop, Yohanes Lako, dalam laporannya menjelaskan, bahwa kegiatan Workshop MBS bertujuan memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan di bidang pendidikan tentang pentingnya program MBS, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, serta menguatkan pemangku kepentingan di bidang pendidikan sehingga dapat diimplementasikan MBS di setiap sekolah, terutama pendidikan dasar.
Dan Wenslaus Geru, Sekretaris Bidang Kepemudaan dan Olahraga PGRI Kabupaten Nagekeo, yang juga peserta Workshop mengatakan, PGRI secara institusi sangat mendukung insiatif Plan Indonesia Nagekeo dan Dinas PPO dalam melaksanakan Workshop MBS, sebab program tersebut sangat dibutuhkan bagi Kabupaten Nagekeo, yang merupakan kabupaten baru.
Geru juga mewakili PGRI, mengharapkan agar guru-guru di Kabupaten Nagekeo menerima dan melaksanakan program MBS, guna meningkatkan mutu pendidikan. Sebab sasaran MBS untuk anak-anak yang terlupakan dalam bidang pendidikan. Sesuai denga visi misi Bupati dan Wakil Bupati, ‘jemput yang tertinggal, ingat yang terlupakan, dan benahi yang tercecer.’
Peserta yang hadir pada kegiatan Workshop tersebut antara lain; para kepala sekolah dasar, Komite Sekolah dari 7 Kecamatan yang diwakili oleh sekolah gugus, Dewan Pendidikan Kabupaten Nagekeo, Yayasan Pendidikan di Tingkat Kabupaten, Pengawas TK/SD Tingkat Kecamatan, Kepala UPTD PPO Kecamatan, dan Dinas PPO Kabupaten Nagekeo, serta para Fasilitator dari tingkat Provinsi dan dari Jakarta. Pada akhir kegiatan forum menyepakati terbentuknya Tiem MBS tingkat Kabupaten dan menghasilkan draf struktur kepengurusan Tiem MBS.
Ditulis oleh Anton Moti
Tidak ada komentar:
Posting Komentar